Rapat PNPM di Balai Desa

Jumat, 29 Juli 2011, di Kantor Desa Sukoraharjo Kecamatan Kepanjen dilaksanakan koordinasi PNPM yang telah dilaksankan sejak 2 tahun lalu

 

Lapuran dari UPK tentang simpan pinjam yang agak tersendat di beberapa kelompok

UPL sedang mempersiapkan laporan terselesaikannya 60% dari makadam jalan di Legok, harapan agar hari raya Iedul fitri warga RT 2 dapat menikmati jalan yang mudah dilalui

 

Sebagian dari Undangan yang terdiri daru BKM, UPK, UPL perangkat desa sebagai pengawas dan tokoh-tokoh mayarakat 

Sosialisasi Makadam Legok

Setelah ditunggu-tunggu sejak tahun 2009, kini tiba saatnya dana pembangunan makadam legok sebelah timur muncul juga, "masio rasane wis meh lali" tetapi masih terasa gembira menerima kabar pembangunan jalan makadam akhirnya bisa turun.

Bertempat di SD Negeri 03 Sukoraharjo, Tim 169 beserta LKM menyampaikan kabar gembira pada hari Kamis 30 Juni 2011. Dihadiri 8 RT dari 9 RT yang ada di Dusun Legok, Anggota LKM, UPL, dan Perangkat Desa.

Poniranto selaku Koordinator LPM menyampaikan perjalanan pengajuan dan pencairan dari dana bantuan pemerintah Pusat. Harapannya Panitia pelaksana dapat mensosialisasikan kepada masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan lancar.

Junaidi ST dan Hari selaku TIM 169 menyampaikan tugas yang dilaksanakan adalah mengawal dana tersebut tepat sasaran dan diterima Panitia Pelaksana, mengawasi pelaksanaan dan pembuatan laporan, sehingga harapannya pengajuan 1225 m makadam dapat terselesaikan.

Dana yang turun senilai Rp. 27.750.00 dan janji panitia swadaya masyarakat Rp. 10.000.000, dapat terealisasi, mengingat dana tersebut apabila dikalkulasi hanya cukup untuk pembuatan 700m dari 1225m yang dirncanakan.

Dalam acara tersebut disepakati masyarakat yang terlewati program dikenakan biaya minimal Rp. 50.000, dan warga dusun Legok yang lain dikenakan Rp. 10.000,

Rapat Kerja

Kamis 16 maret 2011, bertempat di kantor Desa Sukoraharjo, dilaksanakan Rapat Koordinasi antar lembaga di desa Sukoraharjo.

Rapat yang diikuti oleh Staf kecamatan ini dihadiri Sekcam, Kasipem, Kasisos, Perangkat Desa, BPD. Tito sebagai Sekcam yang baru bertugas di Kecamatan kepanjen dalam arahannya mengharap koordinasi dan kerjasama dalam pemerinahan desa dapat berjalan dengan bauik, dan tidak lupa juga ditegaskan bahwa di tingkat Desa, Kepala Desa adalah penanggung jawab kegiatan, sehingga siapapun harus tunduk dan patuh pada kepala desa sejauh kepala desa tidak melakukan tindakan yang menyimpan dari Undang-undang dan Peratiuran pemerintah.

Carik sebagai Wakil pemerintah Kabupaten Malang berkewajiban membantu pelaksanaan pemerintahan Desa dengan selalu berkoordinasi dengan kepala desa dan setiap kegiatan administrasi harus sepengetahuannya selaku pengelola administrasi ditingkat desa.

H Abdul Djawad Choiri selaku ketua BPD menyampaikan bahwa untuk lancarnya pemerintahan desa diperlukan komunikasi dan kerjasama antar komponen di desa, dan tentunya semua dibatasi oleh peraturan dan perundang-undangan dimana akan ada reward dan punishmen dalam proses kepemerintahan, dimana kepala desa sebagai pimpinan yang bertanggungjawab memiliki hak penilaian kepada satuan pemerintah desa